Penawaran PLTS atap biasanya datang dalam bentuk paket - 3 kWp, 5 kWp, 10 kWp - lengkap dengan janji penghematan. Sebelum memilih paket, ada tiga angka yang harus Anda hitung sendiri.

Angka pertama: konsumsi listrik harian

Lihat tagihan listrik tiga bulan terakhir, ambil rata-rata kWh per bulan, lalu bagi 30. Inilah kebutuhan harian Anda. Kesalahan paling umum adalah memasang sistem berdasarkan luas atap yang tersedia, bukan berdasarkan konsumsi - hasilnya sistem terlalu besar dan sebagian produksinya terbuang.

Angka kedua: kapasitas kWp yang dibutuhkan

Kapasitas dihitung dari konsumsi harian dibagi jam matahari puncak (3,5-4,5 jam di Indonesia) dikali efisiensi sistem (75-85%). Rumah dengan konsumsi 400 kWh per bulan membutuhkan sekitar 4,2 kWp, atau sekitar 8 panel 550 Wp dengan luas atap sekitar 18 m². Hitung angka Anda sendiri di kalkulator kebutuhan panel surya.

Angka ketiga: lama balik modal

Bagi total investasi dengan penghematan tahunan. Dengan harga sistem on-grid sekitar Rp 13.000-18.000 per Wp, payback period umumnya 6-10 tahun, sementara umur panel 20-25 tahun. Semakin mahal tarif listrik Anda dan semakin banyak listrik yang dipakai di siang hari, semakin cepat balik modalnya.

Pertanyaan yang wajib diajukan ke instalatur

  • Berapa garansi produk panel, garansi produksi (biasanya 25 tahun dengan degradasi tertentu), dan garansi inverter (umumnya 5-10 tahun)?
  • Apakah struktur atap saya sanggup menahan tambahan beban panel dan rangka?
  • Bagaimana skema ekspor-impor listrik yang berlaku saat ini, dan apa yang terjadi bila kebijakannya berubah?
  • Apakah ada bayangan dari pohon, tangki air, atau bangunan tetangga di atas area panel? Satu panel yang terbayang dapat menurunkan produksi seluruh rangkaian.

Hitung skenario paling konservatif

Skenario paling aman adalah menghitung penghematan hanya dari listrik yang Anda konsumsi langsung di siang hari, tanpa mengandalkan ekspor ke jaringan. Bila dengan asumsi seketat itu payback period masih di bawah 10 tahun, investasi Anda relatif aman terhadap perubahan kebijakan.